Tag Archives: PKPU

Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga

Sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dapat bermuara pada tiga skenario yakni terjadi perdamaian (apabila ProDam disetujui oleh suara mayoritas), permohonan kepailitan dikabulkan, atau permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitor pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditor. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban […]

KEPAILITAN & PKPU

  Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kepailitan sebagai: “sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas”. Adapun dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Debitur yang […]

error: Content is protected !!
× KONSULTASI HUKUM