Tag Archives: ADVOKAT

Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga

Sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dapat bermuara pada tiga skenario yakni terjadi perdamaian (apabila ProDam disetujui oleh suara mayoritas), permohonan kepailitan dikabulkan, atau permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitor pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditor. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban […]

Perlindungan HKI dan Perlindungan Perjanjian Dalam Kegiatan Framing dan Deep Linking

Perkembangan Teknologi internet berguna untuk mengirim dan menerima electronic mail, software, electronic document, gambar-gambar dan data-data lain ke seluruh dunia, sehingga teknologi internet secara dramatis telah mengurangi biaya dari komunikasi jarak jauh. Oleh karena itu, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission, oleh para ahli dan pelaku bisnis selalu dicoba dirumuskan pengertiannya, yang diantaranya […]

Validitas Hukum Indonesia Terhadap Jenis Kejahatan Korporasi Dalam Praktik

Secara umum, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, sangat sulit untuk dapat mengartikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act), serta membuktikan unsur mens rea (criminal act). Oleh karena itu, menurut penulis, kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang lebih khusus dari pada kejahatan perorangan, karena kejahatan korporasi lebih bersifat abstrak untuk […]

Macam-Macam Sita yang Dikenal Di Lingkungan Peradilan Umum

Ada beberapa macam SITA yang dikenal Peradilan Umum. Bahwa Permohonan SITA adalah termasuk upaya untuk menjamin Hak Penggugat/Pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan Pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan dan agar gugatan tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha dari Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lainnya. Permohonan […]

Pemberian Grasi Dalam Hukum Pidana

Grasi merupakan pengampunan berupa pengurangan, perubahan, atau penghapusan sanksi pidana yang dihadapkan pada seseorang terpidana, setelah menjalani hukuman selang beberapa waktu tertentu. Hal ini merupakan hak bagi terpidana yang sudah menjalani masa hukuman yang mereka dapatkan. Pada dasarnya grasi hanya diberikan untuk terpidana yang memenuhi persyaratan khusus untuk mendapatkan masa potong hukuman. Syarat grasi tidak […]

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengacara

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengacara

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengacara Bagi sebahagian orang yang akan berpekara/berproses di pengadilan dan yang memutuskan memakai Advokat/Pengacara, dinilai ada keuntungan atau manfaat tersendiri, yaitu: Menghemat waktu, tenaga dan pikiran sehingga aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Anda bisa mempercayakan kepada pengacara untuk mengurus semua permasalahan hukum Anda, seperti proses pengadilan, menghadap pejabat terkait, menunggu jadwal sidang, membuat […]

Tanggung jawab Pemilik PT atas Kerugian Perusahaan

Yang dimaksud dengan Pemilik perusahaan di dalam sistem hukum perseroan terbatas berdasarkan ketentan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Para Pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Oleh karenanya Tanggung jawab pemilik PT atas kerugian perusahaan sudah diatur dalam hukum. Di dalam masyarakat kita pemilik perusahaan identik dengan penguasa dan […]

Kebebasan Hakim vs Pencari Keadilan

Sebenarnya pengertian “kebebasan hakim” dalam mengadili dan memutus suatu perkara secara limitatif telah dirumuskan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Jo. Pasal 4 ayat (3) Jo. Pasal 16 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Cuma prinsip rule of the law dalam praktiknya sangat dipengaruhi pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan […]

Tersangka Jangan Takut Gunakan Advokat

Terlepas Advokat sebagai suatu pekerjaan Profesi, Advokat adalah juga sebagai Penegak Hukum yang bebas dan mandiri yang dalam menjalankan profesinya dijamin oleh Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan, dengan wilayah kerja seluruh wilayah hukum yang ada di Indonesia (vide : pasal 5 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat). Advokat dalam menjalankan profesinya dibidang litigasi terlibat dalam semua […]

Upaya Pra Peradilan di Indonesia

Dalam proses penegakan hukum pidana pada kenyataannya sering terjadi orang ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah penangkapan dan/atau penahanan, bahkan proses penangkapannya sering pula dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar pasal 18 ayat (1) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi ; ”Setiap orang yang ditangkap, […]

error: Content is protected !!
× KONSULTASI HUKUM