Pemberian Grasi Dalam Hukum Pidana

Grasi merupakan pengampunan berupa pengurangan, perubahan, atau penghapusan sanksi pidana yang dihadapkan pada seseorang terpidana, setelah menjalani hukuman selang beberapa waktu tertentu. Hal ini merupakan hak bagi terpidana yang sudah menjalani masa hukuman yang mereka dapatkan.

Pada dasarnya grasi hanya diberikan untuk terpidana yang memenuhi persyaratan khusus untuk mendapatkan masa potong hukuman. Syarat grasi tidak diatus secara khusus dalam undang-undang, namun hakim bisa memutuskan sesuai dengan alasan dan ketentuan yang memenuhi kaidah pemberian grasi terhadap seorang terpidana.

Grasi hanya bisa diberikan oleh Presiden sebagai Lembaga negara tertinggi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memperbolehkan seorang terpidana menerima grasi dari Presiden. Meskipun demikian, seorang terpidana yang sudah menjalani hukumannya, juga bisa mengajukan grasi kepada presiden dengan cara mengirimkan permohonan grasi mereka masing-masing.

Undang-Undang tidak mengatur secara eksplisit yang merinci mengenai alasan dari pemberian grasi. Jan Remmelink mengemukakan alasan-alasan pemberian grasi sebagai berikut:

  1. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti terpidana menghadapi suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya. Misalnya terpidana menderita penyakit tidak tersembuhkan atau keluarganya terancam akan tercerai berai;
  2. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, ternyata bahwa hakim secara tidak layak telah tidak memberi perhatian pada keadaan, yang bila ia ketahui sebelumnya, akan mengakibatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih rendah. Patut dicermati bahwa hal ini bukanlah alasan untuk memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah kesalahan hakim lainnya yang tidak membuka peluang bagi permohonan peninjauan kembali;
  3. Jika semenjak putusan berkekuatan hukum pasti, ternyata situasi kemasyarakatan telah berubah total, misalnya deklarasi perihal situasi darurat sipil karena tiadanya pangan telah dicabut atau pandangan politik yang dulu berlaku telah mengalami perubahan mendasar; dan
  4. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. Terbayangkan di sini putusan-putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang usai. Melalui grasi, putusan-putusan yang nyata sangat tidak adil masih dapat diluruskan.

Sedangkan Utrecht, menyebutkan 4 alasan pemberian grasi secara singkat, yaitu:

  1. kepentingan keluarga terpidana;
  2. terpidana pernah berjasa pada masyarakat;
  3. terpidana menderita penyakit yang tidak dapat di sembuhkan; dan
    1. terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga permasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Demikianlah pengertian grasi menurut kami, grasi hanya diberikan kepada terpidana yang sudah menjalani masa hukumannya dan memenuhi persyaratan sebagai penerima grasi, dan ini hanya bisa diberikan oleh seorang presiden sebagai seorang kepala negara yang memerintah pada saat itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× KONSULTASI HUKUM