Pembatalan Homologasi di Pengadilan Niaga

Sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga dapat bermuara pada tiga skenario yakni terjadi perdamaian (apabila ProDam disetujui oleh suara mayoritas), permohonan kepailitan dikabulkan, atau permohonan kepailitan ditolak. Opsi perdamaian terjadi jika diajukan oleh debitor pailit, tetapi dapat dibatalkan atas permohonan kreditor. Prosedur pembatalan perdamaian diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban […]

Perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan perdata pada umumnya terbagi atas 2, yakni Wanprestasi (Ingkar Janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berikut kita akan bahas perbedaannya.   Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “FARID SR & PARTNERS” siap menjadi Pengacara anda. Apabila anda tertarik untuk berkonsultasi dan menjadi Klien kami silahkan hubungi di Nomor Hp. 082175945888 (WA Available) atau via email di advokat@faridsrdanpartners.com

Syarat Sahnya Perjanjian

Perikatan dapat timbul berdasarkan Perjanjian maupun Undang-Undang, berikut akan kita bahas syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.   Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “FARID SR & PARTNERS” siap menjadi Pengacara anda. Apabila anda tertarik untuk berkonsultasi dan menjadi Klien kami silahkan hubungi di Nomor Hp. 082175945888 (WA Available) atau via email di advokat@faridsrdanpartners.com

KEPAILITAN & PKPU

  Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kepailitan sebagai: “sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas”. Adapun dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Debitur yang […]

definisi hukum tata negara

Definisi Hukum Tata Negara

Definisi hukum tata negara secara umum dapat dilihat dengan mempelajari hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu lainnya, seperti lmu negara. Selain itu definisi hukum tata negara juga dapat diketahui dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum. Ada begitu banyak definisi hukum tata negara menurut para ahli. Namun, agar dapat lebih mudah memahami definisi […]

Penolakan Merek

Permohonan pendaftaran merek seringkali mengalami penolakan dalam proses pemeriksaan yang telah berjalan cukup lama. Hal ini sering kali terjadi dikarenakan pemohon merek terkadang mengabaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan/atau perundang-undangan lainnya sehubungan dengan pendaftaran merek. Berikut beberapa alasan yang menjadi dasar dalam penolakan atas permohonan suatu […]

Perlindungan HKI dan Perlindungan Perjanjian Dalam Kegiatan Framing dan Deep Linking

Perkembangan Teknologi internet berguna untuk mengirim dan menerima electronic mail, software, electronic document, gambar-gambar dan data-data lain ke seluruh dunia, sehingga teknologi internet secara dramatis telah mengurangi biaya dari komunikasi jarak jauh. Oleh karena itu, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission, oleh para ahli dan pelaku bisnis selalu dicoba dirumuskan pengertiannya, yang diantaranya […]

Validitas Hukum Indonesia Terhadap Jenis Kejahatan Korporasi Dalam Praktik

Secara umum, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, sangat sulit untuk dapat mengartikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus atau guilty act), serta membuktikan unsur mens rea (criminal act). Oleh karena itu, menurut penulis, kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang lebih khusus dari pada kejahatan perorangan, karena kejahatan korporasi lebih bersifat abstrak untuk […]

Macam-Macam Sita yang Dikenal Di Lingkungan Peradilan Umum

Ada beberapa macam SITA yang dikenal Peradilan Umum. Bahwa Permohonan SITA adalah termasuk upaya untuk menjamin Hak Penggugat/Pemohon seandainya ia menang dalam perkara, sehingga putusan Pengadilan yang mengakui segala haknya itu, dapat dilaksanakan dan agar gugatan tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha dari Tergugat untuk mengalihkan hartanya kepada pihak lainnya. Permohonan […]

Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)

Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)

Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi di mana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu […]

error: Content is protected !!
× KONSULTASI HUKUM