Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)

Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi di mana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai keterbatasan internal (the limit of law). Seperti tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam sistim pengumpulan informasi di lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau masa depan seseorang.

Di negara yang menganut sistim common law, dalam hal ini Amerika, sebelum seseorang didakwa dengan pasal pidana mati(capital punishment), saksi- saksi yang memberatkan terdakwa(a de charge) harus di gelar dalam sebuah sidang terpisah atau pendahuluan (preliminary hearing), untuk menentukan apakah kesaksian itu dapat diterima secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan utama. Tidak dengan mudah sebuah kesaksian yang memberatkan terdakwa dapat diperlakukan sebagai alat bukti.

Sistim yang demikian ini tidak terdapat dalam sistim beracara di Indonesia. Seorang terdakwa yang diancaman pidana mati mempunyai kedudukan yang sangat rentan atau lemah. Satu kesaksian atau lebih dapat dengan mudah di gelar tanpa diperiksa tingkat kelayakannya, yang seharusnya dilaksanakan khusus untuk itu. Bedanya, sistim beracara pidana di Indonesia terkesan begitu mudah memperlakukan sebuah kesaksian menjadi alat bukti yang ‘nota benenya’ dapat mengakibatkan kehancuran hidup si terdakwa.

Beban mengejarpengajuan target perkara, sering kali mendorong aparat Kepolisian menggunakan cara-cara yang tidak fair untuk menjebak terdakwa. Saksi terdakwa yang dijadikan saksi memperoleh kemudahan seperti pengurangan hukuman atau bebas dari tuntutan hukum. Praktik demikian ini telah umum dilakukan oleh oknum di lingkungan para penyidik perkara pidana di Kepolisian.

Hakim di Indonesia, sesuai dengan sistim beracara hakim aktif, mempunyai peran yang aktif dalam persidangan. Peran aktif ini sering kali tidak dijalankan sesuai standar profesi kehakiman. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya gaji yang relatif rendah, dan tingkat pendidikan hukum yang hanya S1. Kita dapat membayangkan seseorang yang baru selesai dari program S1, kemudian diterima sebagai hakim dan mengikuti kursus calon hakim selama 12 bulan, kemudian magang selama 6 bulan, lalu mulai menangani perkara.

Putusan-putusan dan analisa hukum hakim tidak terbuka untuk umum. Sehingga publik tidak dapat mengetahui bobotan alisa hukum hakim. Hal ini di satu pihak tidak mendidik hakim, karena tidak ada sarana mempertajam analisa hukum hakim akibatnyasebuahputusandapatmenjadi bias atauerror. Keadaanjauhberbedadengan hakim-hakim di negara maju,sebelum seseorang menjadi hakim yang bersangkutan harus menjadi jaksa (rata- rata 10 tahun), kemudian menjadi pembela (rata-rata 10 tahun), baru kemudian dia dapat dicalonkan menjadi hakim. Begitupun mengenai putusan pengadilan, meskipun peran hakim pasif dalam sistim juri, hakim selalu memberikan argumen hukum secara tertulis yang dapat dibaca oleh siapapun.

Kesemuaketerbatasandankelemahansistimhukumtersebut, mengharuskankitauntukmenyingkapiprinsip-prinsippengambilankeputusanhukum. Bidang-bidanghukumsendiritelahmenyediakanlembagaatausaranauntukmemungkinkanmemperbaiki error-error hukumitu, sepertiadanyalembagapeninjauankembali (herziening) yang dapatdigunakanolehterpidana. Di luarranahhukum, lembagarecoveryuntukerrorituadalahgrasi. Grasidapatsebagaisaranamengoreksikesalahan-kesalahandalampenyelenggaraanhukum.

Olehkarenanyalembagainitidakdengankebetulaanberada di luarsistimperadilan. Di sinisebenarnyapresidendapatmelakukankoreksi-koreksidenganmenunjukankearifanhukumnya. Kearifanhukum di perlukanuntukmegisilubang-lubangdalampenyelenggaraansistemhukumdanperadilanpadakhususnya.

 

 

 

Kantor Pengacara&KonsultanHukum “FARID SR & PARTNERS” siapmenjadiPengacaraanda. ApabilaandatertarikuntukberkonsultasidanmenjadiKlien kami silahkanhubungi di Nomor Hp. 082175945888 (WA Available) atau via email di faridsr.lawoffice@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRASI SEBAGAI HAK WARGA NEGARA

 

Grasidalamhukumpidana, tidakhanyamengenaiampunanataupenguranganhukumanterhadapputusan Hakim saja. Kita perlumelihatgrasidarisisilainnya, untukmengetahuimengenaieksistensigrasidalamperspektifhukumpidana. Sisi-sisi lain tersebut, yaknigrasisebagaihakwarganegara, grasimengatasiketerbatasanhukum(recovery system),grasisebagaidasarhapusnyahak Negara menjalankanpidana, dangrasidihubungkandengantujuanpemidanaan.

Sepertitelahdijelaskansebelumnya, pemberiangrasimerupakanpencabutanatauupayameringankansanksi yang dijatuhkanmelaluiputusanpengadilanpidana. Dahulu kala, penguasaberanjakdarikekuasaanmutlak yang dimilikinyamenganugerahkangrasisebagaiwujudkebajikanhatinya. Sekarangkitataklagimengenalgrasidalambentuksepertiitu, terutamakarenahakprerogatif (hakistemewa) telahdiserahkankepadapemerintahdanpelaksanaannyamenjaditanggungjawabKepala Negara ataudalamsistempemerintahanpresidensiilada di tanganPresiden.

Dalamuraiansebelumnyajugatelahdijelaskanmengenaiperubahansistempemerintahan yang dianutoleh Negara Republik Indonesia, yaitumenjadipresidensiilmurni. Dalamsistempemerintahanpresidensiilmurni, meskipuntidakadapembedaanantaraKepala Negara danKepalaPemerintahan, tugasdanwewenangpresidensebagaipuncakkepemimpinannegara, tetapsajaadatugasdanwewenangnya yang merupakanlingkuppemerintahanataueksekutifdankewenangan yang berada di luarlingkuptersebut. Meskipunhalinitidaksecaranyatadibedakan, sepertinampakdalamsistempemerintahanparlementer.

Kewenanganpresiden di luarlingkupeksekutiftersebut, misalnyakewenangan di bidangjudisial. Kewenanganinimencakuppemulihan yang terkaitdenganputusanpengadilan, yaituuntukmengurangihukuman, memberikanpengampunan, ataupunmenghapuskantuntutan yang terkaiteratdengankewenanganpengadilan.

Mengenaipemberianampunanataugrasi, perludiketahuikonsepbahwaterpidana yang mengajukanpermohonangrasiinibukansebagaiterpidana, melainkansebagaiwarganegara. Sebagaiseorangwarganegara, seseorangberhakmemintaampunkepadapresidensebagaipemimpinnegara. Pasal 28 D ayat (1) AmandemenUndang-UndangDasar 1945 dalam sub mengenaiHakAsasiManusia, diaturmengenaiSetiap orang berhakataspengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastianhukum yang adilsertaperlakuan yang sama di hadapanhukum. Inilah yang menjadidasarsetiapwarganegaraapapun status yang sedangdisandangnya, untukmendapatkansuatukepastianhukum.

Pemberiangrasibukanisukepastianhukum, tetapicerminantingkatkearifanhukumPresidendanjugamasyarakat. DenganadanyapertimbangandariMahkamahAgung, danberbagaifaktorsosialsertarespondarikelompoktertentu, pemberiangrasimencerminkankearifanhukumdariPresiden. Mungkinkitalupabahwapemberiangrasiadalahjugatempatdimanakitamemberikantempatbagihatinuranikemanusiaankita.

Bagipemohon yang dijatuhipidanamati,grasimerupakanpersoalanhidupdanmati. Melaluipemberiangrasi, mungkinsajaseseorang yang dijatuhipidanamatidapatmenjadipenjaraseumurhidupataupidanapenjaradalamwaktutertentu. Hal sepertiiniakanterasalebiharif. Karenaterpidanaakanmempunyaikesempatanuntukmemperbaikidirinya. Berbedadenganpidanamati yang tidakmemberikankesempatanbagiterpidanauntukmemperbaikikesalahannya.

Seorangpemohon yang mengajukanpermohonangrasimempunyaisatudariduaalasanberikut, mengapaiamengajukan grasi:

  1. seorang yang telahmengakuikesalahannyadanmemohonampunataskesalahannya, namunpidana yang dijatuhkankepadanyadirasakannyaterlaluberat. Sehinggaiamengajukangrasidenganharapanmemperolehkeringananpidana (hukuman);dan
  2. seorang yang merasadirinyabenar-benartidakbersalah, berniatinginmencarikeadilanbagidirinya. Denganmengajukangrasiiaberharappresidendapatmengoreksikesalahanpengadilansebelumnya, sehinggakeadilandapatditegakkan.

Dengan kata lain, denganmengajukangrasiberartidarisuduthukumpemohontelahdinyatakanbersalah, dandenganmengajukanpermohonanampunan (grasi) berartidiatelahmengakuikesalahannyaitu.

 

Kantor Pengacara&KonsultanHukum“FARID SR & PARTNERS” siapmenjadiPengacaraanda. ApabilaandatertarikuntukberkonsultasidanmenjadiKlien kami silahkanhubungi di Nomor Hp. 082175945888 (WA Available) atau via email di faridsr.lawoffice@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× KONSULTASI HUKUM